Dia menambahkan, Pemkot Lubuklinggau sudah memiliki rancangan awal mengenai APBD 2020. Jadi tinggal melaksanakannya saja. Hanya saja dalam mempersiapkan Renja, Pemkot Lubuklinggau tidak memakai sistem manual tetapi sudah menggunakan sistem SIMCAN untuk menghindari terjadinya korupsi.

Setiap OPD harus ada laporan evaluasi dan monitoring secara berkala, tepat waktu dan terstruktur. Kemudian diserahkan kepada Wali Kota Lubuklinggau. “Kita juga harus menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Analisis Standar Belanja (ASB),” tandasnya.

Kepala Bappedalitbang Kota Lubuklinggau diwakili Kabid Perencanaan dan Evaluasi, Emmy Siswati mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dalam pembangunan Kota Lubuklinggau. Rakor ini lanjutnya membahas mengenai perencanaan dan evaluasi pembangunann Kota Lubuklinggau jangka panjang.

Ia juga mengatakan harus ada sinkronisasi antara arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Lubuklinggau dimana arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayan publik yang prima, bersih dan bebas KKN. Sedangkan arah kebijakan Kota Lubukkinggau, peningkatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat dan juga peningkatan sektor jasa.